ANDA BERADA DI: Depan Berita Program Kegiatan

Program Kegiatan

kediri

STUDI BANDING DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI

Studi Banding Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dalam rangka Kegiatan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ke Kelompoktani Ngulaan Ds. Darurejo Kec. Plandaan

Studi banding Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 di Kelompoktani Ngulaaan Ds. Darurejo Kec. Plandaan. Dalam studi banding ini hadir 30 orang personil Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang terdiri dari personil Dinas, PPL dan Kelompoktani. Studi banding ini bertujuan untuk mendapatkan referensi tentang pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Jombang. Studi banding ini diisi dengan acara penjelasan tentang gambaran umum pelaksanan kegiatan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) oleh Ir. Hadi Purwantoro, M.Si selaku Kepala Bidang Usahatani, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, pelaksanaan fisik pembangunan UPPO oleh P. Budi Nyoto selaku Ketua Kelompoktani Ngulaan dan tanya jawab. Selain itu peserta juga dipersilahkan untuk melihat bentuk bangunan UPPO yang ada beserta mekanisme pengelolaannya di Kelompoktani Ngulaan Ds. Darurejo. Diharapkan dengan studi banding ini Kelompoktani calon penerima UPPO di Kabupaten Kediri dapat memperoleh gambaran apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan Pembangunan UPPO dengan sebaik – baiknya sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSP Kementerian Pertanian.(AGUS-USTAN)

 
cpcl

CP-CL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

CP-CL Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka Penerapan Cut Throat Flume (CTF) Pada Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Irigasi Terputus (Intermittent Irrigation) Budidaya SRI TA. 2011

Pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, 3 orang petugas dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pertamuan CP-CL ke Ds. Pucangsimo Kec. Bandar Kedungmulyo dalam rangka Penerapan Cut Throat Flume (CTF) Pada Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Irigasi Terputus (Intermittent Irrigation) Budidaya SRI TA. 2011. Kegiatan Cut Throat Flume (CTF) ini dimaksudkan untuk mendukung Budidaya SRI dari Kementerian Pertanian yang menggunakan pengairan intermittent (terputus-putus) sehingga petani / kelompoktani selain dapat menghemat air irigasi juga dapat menerapkan metode Budidaya SRI sesuai standar teknis. Hal ini dikarenakan Kegiatan Cut Throat Flume (CTF) dapat dipergunakan untuk mengukur kebutuhan air pada satu hamparan lahan pertanian dengan akurasi pengukuran aliran 2~5%. Pada pertemuan ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang diwakili oleh Kepala Bidang Usahatani, Sarana dan Prasarana dan hasilnya disepakati bahwa Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu Dana Stimulan untuk pembangunan Cut Throat Flume (CTF) di Kelompoktani Pucanganom I Ds. Pucangsimo Kec. Bandar Kedungmulyo yang rencananya akan dilaksanakan pada MK-II Tahun 2011.(AGUS-USTAN)
   

PENGEMBANGAN SRI DI KAB. JOMBANG

Hasil  sosialisasi SRI  Nasional di  NTB tahun 2007  telah diaplikasikan  di  beberapa  kecamatan secara swadaya oleh petani dengan pendampingan dari PPL.  Setelah petani mulai mengenal prinsip-prinsipnya SRI di Kabupaten Jombang mulai sporadic dikembangkan
Dinas Pertanian Kab. Jombang menindak lanjuti hasil kajian dilapang yang layak untuk dikembangkan dengan pelaksanaan   program  SRI  pada  MP 2008/2009.  Dengan dukungan dana  dari APBD  Kab.  Jombang  sebesar  Rp.  156.000.000,-  untuk pembinaan  dan  Rp. 634.000.000,-  untuk  kredit  usahatani  berbasis  SRI ternyata menjadi faktor penting pelaksanaan program ini.

Dalam  persiapan  pelaksanaan  proyek  SRI Nasional  skala  luas  pada MK I  2009 ini  bisa  diidentifikasi  beberapa  kendala  sosial, teknis  dan  ekonomi.  Hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya  dana  untuk kredit usahatani  dari  APBD Kab.  Jombang  sebesar  Rp.  1,2  milyar dan 1 Milyar. Anggaran APBN yang diilaksanakan  di  Kecamatan  Megaluh  pada  areal seluas  625  ha  (10 ha organik murni) melibatkan  1.012  petani  pada 20 kelompoktani  di  13  desa (target pusat: 400 ha).  Selainitu, dukungan  kebijakan  daerah dengan pengalokasian  anggaran  yang  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  SRI, komitmen pemerintah  Kabupaten  dalam  memberikan  dukungan  secara  struktural  mulai dari  tingkat  kabupaten,  kecamatan hingga  desa  dan  dusun Selain itu, sistem  koordinasi  dan  sinkronisasi juga di sinergikan untuk  meningkatkan  fungsi  masing-masing kelembagaan  di dalam  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  program  SRI  skala  luas

Kesiapan  SDM  dan kelembagaan  petani dilakukan dengan pemahaman  tentang  prinsip-prinsip  SRI  kepada  seluruh  Stake  Holder  diantaranya dengan, Pengambil  kebijakan (eksekutif dan legislatif), Pimpinan unit-unit kerja terkait, mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, Petugas pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, Kelompoktani dan seluruh anggota dan Pekerja usaha tani  (tenaga tanam, pengolah lahan, penyiang, dsb)

Sealain itu, Untuk  kesiapan SDM dilakukan upaya-upaya antara lain, mendatangkan  tim pelatih  dari  PLA Deptan untuk pembekalan  petani  dan  petugas, membangun  kemitraan  dengan beberapa perguruan tinggi, balai penelitian, balai proteksi untuk mendapatkan pengawalan  teknologi dan aplikasi  hasil  pelatihan  dalam  bentuk  gerakan  di lapangan  oleh  petugas  dan  petani
Selanjutnya revitalisasi  kelembagaan  kelompoktani yang dilaksanakan dari  yangg  semula  berorientasi  alamat  petani  menjadi  berdasarkan  hamparan  dengan  batas  teritorial  dusun untuk mendapatkan data akurat dilapang.

Sarana prasarana  utama  pendukung  keberhasilan  program SRI  skala  luas sangat dipengaruhi dengan ketersediaan  air dan kondisi jaringan  irigasi  yg  memadai, ketersediaan  alsintan, ketersediaan  modal  usaha  tani dan ketersediaan  sarana  produksi  pertanian (benih, pupuk, dll) dan  sistem  distribusi  pupuk  bersubsidi  yang  lancar

Setelah dinilai layak untuk dikembangkan di seluruh Kabupaten Jombang, SRI (System of Rice Intensification) saat ini dikembangkan keseluruh kecamatan di Kabupaten Jombang.  Beberapa titik yang lakukan pembianaan adalah berada di 6 (enam) titik pengembangan antara lain di Poktan Mojoranu Desa Tanggal Rejo Kecamatan Mojoagung, Poktan Kempreng Desa Latsari kecamatan Mojowarno, Poktan Tengaran Desa Tengaran Kecamatan Peterongan, Poktan Dung Boto Desa Balongsari Kecamatan Megaluh dan Poktan Gading Desa Gading Mangu Kecamatan Perak.
Pembinaan ini dilaksanakan dengan anggraan dari APBD Kab. Jombang dalam kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok tanm TA. 2011.

   

PENGEMBANGAN PUAP DI KAB. JOMBANG

PUAP merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis perdesaan.  Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan, Mentan melalui Permentan No.273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapotan merupakan format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang didalamnya terkandung funsi-fungsi pengelolaan.  Melalui Permentan 273 kementerian Pertanian telah menetapkan dan mewadahi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani di perdesaan.Gapoktan penerima BLM PUAP diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan.

Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi LKM-A merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan.
Dalam upaya terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP perlu dilakukan Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A.  Pemringkatan ini didasarkan pada:
1.    Kinerja Organisasi Gapoktan
2.    Managemen Pengelolaan LKM-A
3.    Kinerja Pengelolaan LKM-A

Begitu strategisnya kelembagaan Gapoktan PUAP di perdesaan dengan berbagai keragaman didalamnya, perlu kiranya penerapan managemen yang bagus dan legal mengingat kedepan segala pembinaan dan fasilitas dari pemerintah baik pusat dan daerah mengerucut pada organisasi ini.  Dasar pengelolaan organisasi yang kuat, mutlak diperlukan dalam hal ini.

Dalam pelaksanaan Legalitas Gapoktan di Kabupaten Jombang, segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dengan berpedoman pada:
1.    UU Koperasi Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2.    Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan petani
4.    Peraturan Meteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian
5.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
6.    Petunjuk teknis pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A
Beberapa langkah yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
1.    Pemeringkatan Gapoktan baik penerima PUAP ataupun yang masih dalam pengusulan dengan segala ketentuan yang ada.
2.    Aktualisasi data Poktan dan Gapoktan melalui MoU 3 Dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan) sekaligus merestrukturisasi dan mereposisi Poktan dan Gapoktan se Kabupaten Jombang
3.    Menetapkan seluruh Poktan dan Gapoktan yang ada dalam Surat Keputusan Bupati sehingga segala pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi ini dilakukan dengan resmi/ legal melalui SKPD terkait.
4.    Melakukan Legalitas Gapoktan-LKMA terseleksi melalui Notaris untuk pengembangan usaha hingga menjadi acuan pengembangan Gapoktan-LKMA lain.
5.    Kedepan, akan di teruskan legalitas Gapoktan-LKMA lain di Kabupaten Jombang dengan seleksi dan pembinaan yang lebih intensif.

Ada beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan Pegembangan Gapoktan PUAP menjadi LKMA yang legal antara lain:

a. Gapoktan bukan lembaga baru, sudah ada tapi belum berbadan hukum/ terkelola secara profesional.

b. Gapoktan-LKMA akan terpacu dalam meningkatkan profesionalisme kerja.

c. Dilakukan untuk membangun kepercayaan stake holders pada Gapoktan

d. Mencegah berbagai permasalahan keuangan, karena akan diserahkan pada pihak berwenang dengan penyelesaian secara hukum

e. Bisa menjalin kerjasama dengan lembaga ekonomi lain di wilayah, misalnya KUD sehingga memperkuat perekonomian di wilayah.

f. Memperjelas posisi Gapoktan sebagai organisasi resmi binaan Pemerintah Daerah Kab. Jombang sehingga mencegah adanya Gapoktan palsu yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi/ golongan

g. Kedepan, segala pembinaan dilakukan Pemda melalui instansi terkainya. Termasuk pemberian berbagai fasilitas program. Untuk itu, diperlukan pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

h. Gapoktan punya daya tawar dengan pihak lain lebih kuat.

i. Negara kita masih membutuhkan banyak pengusaha untuk membangun perekonomian. Sehingga masih perlu penambahan lembaga ekonomi/ pengusaha terutama di perdesaan dengan potensi yang belum tergali secara optimal disana. Ini menjadi peluang bagi daerah (Kab. Jombang) untuk mengembangkan diri.

j. Diharapkan akan merangsang dinamika kegiatan ekonomi diwilayah

Selanjutnya, Gapoktan PUAP akan diarahkan untuk mejalankan fungsi Bank yang diperuntukkan bagi petani yang membutuhkan akses permodalan dengan pertimbangan:

a. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tentang sulitnya akses perbankan karena diperlukan jaminan dll.

b. Lembaga Gapoktan-LKM-A sudah berbadan hukum sehingga segala peraturan akan dijalankan dengan teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Bank yang ada adalah milik petani sendiri, sehingga ada ikatan kepercayaan yang kuat antara Bank dan peminjam.

Program ini dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan dimana Gapoktan mendepositokan dana PUAP 100 Juta sehingga akan menjadi jaminan dalam kredit. Gapoktan PUAP akan memperoleh Pinjaman dengan nilai 3 (tiga) kali lipatnya bahkan lebih untuk melaksanakan kegiatan usaha di desanya. Usaha yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi yang ada. Hal ini tentu akan merangsang kegiatan ekonomi yang lebih desar di wilayah, dengan harapan akan ada pertumbuhan ekonomi disana.

   

TEMU LAPANG KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (P2HP) TP-APBN

Temu Lapang dalam rangka Kegiatan P2HP TP-APBN dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 di Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang. Kegiatan temu lapang ini selain untuk evaluasi kegiatan P2HP TA. 2010 juga diisi dengan diskusi tentang keluhan dan kebutuhan petani yang akan digunakan sebagai masukan penyusunan Rencana Kegiatan di tahun – tahun selanjutnya. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal P2HP dan Kepala Bulog Jawa Timur.